Sudahkah Pendidikan Kita Memerdekakan dan Memanusiakan

oleh H Widyo Hari Cahyono
TANGGAL 2 Mei kembali kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang merupakan momentum yang tepat untuk merefleksikan dan menengok kembali sudah seberapa jauh pendidikan kita melangkah. Momentum Hari Pendidikan Nasional ini sebaiknya kita jadikan tonggak untuk memperbaiki carut-marutnya masalah yang terjadi di alam pendidikan kita. Karena masih banyak masalah yang menjadi PR yang dapat membuat hati kita trenyuh jika melihat kondisi dunia pendidikan nasional.
Sudah lebih dari lima puluh tahun negara kita mengenyam pendidikan kemerdekaan, di mana kehidupan bernegara telah diatur sepenuhnya oleh pemerintah yang berdaulat. Tidak terkecuali masalah pendidikan yang ada di Indonesia tidak luput dari perhatian pemerintah. Terbukti dengan dimasukkannya pendidikan di dalam Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Baik itu golongan miskin atau kaya semuanya harus mengenyam pendidikan.
Namun perlu kita tanyakan lagi dalam hati apakah pendidikan yang telah berjalan selama ini sudah merata, adil bagi semua golongan dan semua lapisan masyarakat? Mari kita lihat masalah yang beberapa waktu dan sampai saat ini masih hangat dan menjadi pro kontra di masyarakat yaitu mengenai semakin tingginya biaya pendidikan dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, yang diwarnai dengan aksi demo di beberapa kota. Juga ribut-ribut pengadaan buku pelajaran yang setiap tahun ajaran baru harus berganti dengan yang baru yang ujung-ujungnya menjadi lahan “basah” bagi sebagian orang untuk memperkaya diri.
Menyoal semakin tingginya biaya pendidikan yang terjadi saat ini semakin membuat kita nelangsa dan ngelus dada. Sudah bukan rahasia lagi bahwa setelah krisis ekonomi melanda negara kita sebagian masyarakat hidup di dalam garis kemiskinan. Biaya untuk hidup sehari-hari seperti makan dan kebutuhan lainnya semakin tinggi, apalagi ditambah harga BBM yang selangit, semakin membuat rakyat menjerit.
Kondisi seperti inilah yang semakin membuat rakyat miskin sulit dan terjepit untuk memikirkan pendidikan anak-anaknya. Boro-boro memikirkan biaya pendidikan anak-anaknya untuk hidup sehari-hari saja sudah megap-megap. Tetapi kenyataannya biaya pendidikan tidak mengalami perubahan bahkan semakin membuat sesak dada. Jika sudah demikian siapa yang menjadi korban? Tentunya masyarakat kelas bawah yang mempunyai penghasilan pas-pasan. Memang sungguh tragis nasib orang miskin.
Dalam salah satu tulisannya yang berjudul Di mana Anak Miskin Bersekolah?, secara “nakal” Darmaningtyas, pengamat pendidikan mengkategorikan empat golongan yaitu pertama anak kaya dan pintar, kedua, anak pintar tapi miskin, ketiga, anak bodoh tapi kaya, dan yang keempat anak miskin dan bodoh (Kompas, 19/07/04). Dari keempat kategori ini, anak bodoh dan miskin akan mengalami nasib yang tidak beruntung karena mereka akan mendapat sekolah swasta yang tidak bermutu atau pinggiran yang minim sarana dan prasarana, mutu jelek, disiplin rendah dan biaya tinggi karena ditanggung sepenuhnya oleh murid. Masyarakat miskin dan bodoh itu harus menanggung penuh pembiayaan sekolah karena sekolah-sekolah itu tidak mendapat subsidi pemerintah. Kalau pun dapat hanya kecil dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri atau sekolah yang sudah mapan. Ini suatu ironi dalam kebijakan pendidikan nasional yang miskin membayar lebih banyak untuk mendapatkan yang sedikit, sedangkan yang kaya membayar sedikit untuk mendapatkan yang banyak.
Jika melihat gambaran seperti ini apakah pada saatnya nanti pendidikan nasional kita hanya akan dinikmati orang-orang yang berduit, kaum konglomerat, dan orang yang berkantong tebal? Sedangkan masih banyak masyarakat yang terpinggirkan yang sebenarnya mempunyai otak yang cerdas dan berkemauan untuk sekolah harus putus sekolah gara-gara tidak mampu membayar utang pendidikan yang tingginya selangit. Apakah demikian juga yang dimaksud dengan pendidikan yang bermartabat, memanusiakan, memerdekakan dan berkeadilan? Bukankah pendidikan itu bertujuan untuk membuat orang menjadi maju, tidak bodoh atau tidak tertindas dan dapat berkreasi dengan mengembangkan daya nalarnya? Bukankah pendidikan itu harus peka pada persoalan masa depan dan persoalan ketidakadilan sosial? Namun pada kenyataannya pendidikan kita seringkali mengingkari realita yang ada di dalam kehidupan masyarakat ini, salah satunya adalah masalah biaya pendidikan yang semakin mahal.
Menurut Paulo Freire dan Mangunwijaya bahwa hendaknya pendidikan itu dapat menjadi alat pembebasan bagi semua masyarakat, harus mampu menciptakan ruang untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis terhadap transformasi sosial. Tugas utama dari pendidikan adalah memanusiakan kembali manusia yang mengalami dehumanisasi karena sistem dan struktur yang tidak adil (Firdaus M Yunus, Pendidikan Berbasis Realitas Sosial: Paulo Freire dan YB Mangunwijaya hal 7). Tetapi sudahkah pendidikan kita memanusiakan manusia yang mengalami dehumanisasi karena sistem dan struktur yang tidak adil?
Jika kita jujur sebenarnya masih banyak masalah yang menggelayuti dunia pendidikan kita. Kita ambil contoh masih berlakunya sistem pendidikan dengan gaya komando. Sistem dengan gaya komando ini hanya akan mengakibatkan interaksi antara guru dengan murid bersifat otoriter, dan membatasi gerak dari anak didik karena adanya kesan bahwa murid harus selalu tunduk dan hak-hak mereka untuk membantah dalam hal yang positif atau bertanya secara kritis dibatasi. Menurut Romo Mangun semestinya pendidikan di sekolah harus terbuka dan menjadi peristiwa perjumpaan antarpribadi yang saling mengasihi dan sebagai ajang untuk menjalin kemitraan, bukan penjinakan terhadap mereka, dengan adanya interaksi yang baik maka akan menumbuhkan rasa persaudaraan yang menggembirakan.
Demikian juga Paulo Freire menganjurkan sistem pendidikan dengan pola dialog antara guru dengan peserta didik yaitu dengan aktifnya seorang murid untuk mengajukan pertanyaan dan menentang status quo. Sistem ini seperti yang dianjurkan oleh Romo Mangun yaitu sistem CBSA di mana siswa harus aktif untuk berkreasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga terjadi dialogis antara siswa dan guru dan tidak terkesan monoton. Namun sistem ini sampai saat ini sepertinya hilang ditelan bumi atau sudah jarang dilakukan lagi.
Juga masih seringnya kita jumpai sistem hafalan yang sering didrill di sekolah. Sistem seperti ini dirasa kurang begitu pas karena anak didik tidak akan bisa mengembangkan kreativitas daya pikirnya sesuai pengalaman mereka sendiri dan ini akan menjadi hambatan bagi anak didik untuk mandiri. Sistem pendidikan yang seperti ini sudahkah memanusiakan anak didik? Bukankah sistem seperti ini hanya akan membuat anak didik kerdil dalam berkreasi dan jalan di tempat saja?
Untuk mengakhiri refleksi di Hari Pendidikan Nasional ini ada beberapa point yang menjadi perhatian yaitu pertama, perlunya pemerintah benar-benar menekankan kepada pemerataan pendidikan bagi setiap golongan tidak hanya pada satu golongan saja. Kedua, dana kompensasi BBM yang digembar-gemborkan untuk diberikan bagi kaum lemah guna meringankan pendidikan bukan sekadar omong kosong tetapi tetaplah menjadi kenyataan, sehingga dana ini tepat sampai pada sasaran bukan habis dikorupsi. Ketiga, pemerintah harus menyadari masih banyak rakyat yang hidup di garis kemiskinan tetapi masih butuh biaya pendidikan agar dapat mengenyam pendidikan yang layak. q – o
*) H Widyo Hari Cahyono, Pemerhati Masalah Pendidikan, sekarang bekerja di BUMN, tinggal di Yogyakarta.